Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara nasional. Desakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan payung hukum yang lebih kuat agar adopsi IKD dapat berjalan optimal dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, [Sebutkan Nama Kepala Disdukcapil Jika Ada dalam Berita Aktual], menekankan bahwa meskipun IKD telah diluncurkan dan mulai diterapkan di beberapa daerah, keberadaan Keppres akan memberikan landasan hukum yang lebih solid dan mengikat bagi seluruh instansi pemerintah dan pihak terkait. Tanpa Keppres, implementasi IKD berpotensi berjalan parsial dan tidak seragam antar daerah.

Salah satu urgensi penerbitan Keppres adalah untuk mempercepat integrasi IKD dengan berbagai layanan publik. Dengan adanya payung hukum yang jelas, instansi seperti perbankan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan dapat lebih mudah mengadopsi IKD sebagai validasi identitas yang sah dan aman. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan tanpa perlu membawa fisik KTP.

Selain itu, Keppres juga dinilai penting untuk menjamin keamanan data dan privasi pengguna IKD. Regulasi yang kuat di tingkat presiden akan memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan data pribadi dalam format digital, termasuk standar keamanan dan mekanisme perlindungan data dari potensi penyalahgunaan.

Disdukcapil Kabupaten Bandung sendiri telah aktif melakukan sosialisasi dan implementasi IKD kepada masyarakat. Namun, efektivitas adopsi IKD secara nasional akan jauh lebih besar jika didukung oleh kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat. Keberadaan Keppres diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam beralih ke IKD, karena adanya kepastian hukum dan manfaat yang jelas dalam penggunaannya.

Dengan diterbitkannya Keppres, IKD diharapkan dapat menjadi identitas tunggal digital yang diakui secara nasional, membawa efisiensi dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan layanan publik. Desakan dari Disdukcapil Kabupaten Bandung ini menjadi representasi kebutuhan banyak daerah akan kepastian hukum untuk implementasi IKD yang sukses di seluruh Indonesia.

Semoga artikel ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pembaca, terimakasih !

Dampak longsor yang terjadi di kawasan Bandung Utara pada Sabtu malam, 10 Mei 2025, menyebabkan gangguan signifikan terhadap pasokan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung. Akibat dampak longsor ini, ribuan pelanggan PDAM di beberapa wilayah Bandung mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih sejak Minggu pagi.

Menurut Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung, Bapak Sony Subrata, longsor yang terjadi di sekitar sumber air utama di kawasan Dago Pakar menyebabkan pipa transmisi utama mengalami kerusakan. “Material longsor berupa tanah dan bebatuan menimpa dan merusak sebagian infrastruktur pipa utama kami. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses pengaliran air ke sejumlah wilayah,” jelas Bapak Sony dalam konferensi pers di kantor PDAM pada Minggu siang.

Adapun wilayah yang terdampak dampak longsor ini meliputi sebagian besar wilayah Bandung Utara, Bandung Timur, dan sebagian kecil Bandung Kota. Pihak PDAM telah mengumumkan daftar wilayah terdampak secara rinci melalui akun media sosial resmi mereka dan mengimbau warga untuk melakukan penghematan penggunaan air selama proses perbaikan berlangsung.

Tim teknis PDAM Tirtawening Kota Bandung telah diterjunkan ke lokasi longsor sejak Minggu pagi untuk melakukan assessment kerusakan dan upaya perbaikan. Proses perbaikan diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari mengingat tingkat kerusakan yang cukup parah dan kondisi medan yang sulit dijangkau alat berat. Sebagai langkah antisipasi, PDAM telah mengerahkan sejumlah mobil tangki air untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Bapak Sony juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat dampak longsor ini. Pihaknya berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk mempercepat proses perbaikan agar pasokan air bersih dapat kembali normal secepatnya. Warga diimbau untuk tetap tenang dan memantau informasi resmi dari PDAM Tirtawening Kota Bandung terkait perkembangan situasi dan jadwal pendistribusian air bersih. Pemerintah Kota Bandung juga turut berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan kebutuhan air bersih warga terdampak dapat terpenuhi selama masa darurat ini.