Dunia pendidikan di Bandung kembali dihebohkan dengan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeruak di SMKN 13 Bandung. Anggota DPR RI, Ono Surono, belum lama ini mengungkapkan adanya laporan terkait permintaan uang sebesar Rp 5,5 juta per siswa oleh Komite Sekolah. Praktik semacam ini, jika terbukti, jelas mencederai prinsip pendidikan gratis dan layak bagi setiap anak bangsa.

Alarm Bahaya bagi Dunia Pendidikan

Dugaan pungli ini bukan hanya sekadar isu internal sekolah, melainkan sebuah alarm bahaya yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang di lembaga pendidikan. Komite Sekolah, yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dan sekolah demi kemajuan pendidikan, justru dituding melakukan pungutan di luar ketentuan. Besaran Rp 5,5 juta per siswa tentu menjadi beban berat bagi banyak keluarga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Pungli di sekolah, apapun bentuknya, sangat merugikan siswa dan orang tua. Selain menambah beban finansial, praktik ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Permintaan Intervensi dari Dedi Mulyadi

Menyikapi serius dugaan ini, Ono Surono secara khusus meminta Dedi Mulyadi untuk turut serta menangani kasus ini. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Dedi Mulyadi dikenal memiliki rekam jejak yang kuat dalam membantu masyarakat yang kesulitan dan berani menyuarakan keadilan, khususnya terkait isu-isu sosial dan pendidikan di Jawa Barat. Kehadiran dan intervensi dari tokoh publik seperti Dedi Mulyadi diharapkan dapat memberikan tekanan yang cukup agar kasus ini diusut tuntas dan keadilan ditegakkan.

Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?

Penting bagi pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pungli di SMKN 13 Bandung ini. Keterlibatan aparat penegak hukum juga mungkin diperlukan jika ditemukan indikasi tindak pidana.

Transparansi adalah kunci utama. Hasil investigasi harus disampaikan secara terbuka kepada publik, dan jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas harus dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap peran dan fungsi Komite Sekolah di seluruh Jawa Barat untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.